Berikan Ini ke Freeport, Pemerintah Tak Konsisten

INILAHCOM, Jakarta – Selama enam bulan itu, Freeport harus menunjukkan komitmennya untuk mengubah status jadi IUPK dari progres pembangunan smelter.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati, menilai, awalnya pemerintah memang terlihat berani untuk hadapi Freeport. Namun dengan terbitnya Permen Nomor 28 Tahun 2017 menunjukkan masalah sesungguhnya belum selesai.

“Kelihatannya berani tapi belum apa-apa sudah beri izin lanjutan, ini kan sebenarnya pelanggaran dari pemerintah sendiri kok Freeport masih bisa diizinkan mengekspor padahal dia belum memenuhi kewajibannya,”ujarnya ditemui di Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Namun justru di sinilah masalahnya, kata Hidayati, bahwa selama ini pemerintah tidak pernah konsisten. Tidak pernah ada hukum atau enforcement terhadap perusahaan besar. Padahal masyarakat sama-sama tahu pengaruh Freeport terhadap kerusakan lingkungan dan penyimpangan hak asasi manusia ini besar juga.

“Kalau (pemerintah) tidak kuat untuk melakukan enforcement maka kita akan digampang-gampangi sama perusahaan, mereka akan anggap kalau kita hanya menggertak dsb. Sehingga dia bisa lolos begitu saja,” tutur dia.

Untuk itu, menurut dia, harus ada strategi baru misalnya apa yang digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo tentang revolusi mental dalam model ekonomi pembangunan.

“Karena Freeport ketika dia ditekan pemerintah, dia bisa menekan balik, bisa saja pemerintah bilang ditutup lalu bagaimana pengangguran bisa langsung ditangani pemerintah, sementara kita tahu bahwa Papua adalah wilayah yang sensitif,” jelasnya. [hid]

Source link

- Fajar Nurzaman - Blog Sang Pembelajar -

- http://fajarnurzaman.net/science-technology/berikan-ini-ke-freeport-pemerintah-tak-konsisten/