INILAHCOM, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa kenyataan tentang perekonomian, acapkali tidak sesuai dengan harapan.
Hal itu disampaikan dalam paparan bertajuk Indonesia Menghadapi Tantangan Global pada acara Executive Training: Macroeconomics for Practitioners yang diselenggarakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani menjelaskan mengenai tantangan dalam mengelola ekonomi berdasarkan teori mengenai quick macro economics di mana terdapat unsur kelembagaan dalam konteks bernegara.
“Jadi dalam hal practical ini kita akan melihat bagaimana meng-combine pemahaman kita terhadap suatu framework makroekonomi di dalam konteks kehidupan bernegara. Jadi, di situ ada unsur kelembagaan. Ada Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menteri perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menteri luar negeri dan lain-lain,” kata Mulyani seperti dikutip dari laman Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/5/2017).
Kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, permasalahan perbedaan antara keinginan masyarakat dengan realitas keuangan yang dimiliki pemerintah, merupakan tantangan bagi kondisi makro ekonomi.
“Republik Indonesia itu tax ratio-nya termasuk yang paling rendah. Ini merupakan salah satu pressure baik politik maupun riil dari sisi hukum kepada kita. Kemudian ada UU tentang Keuangan Negara yang mengatakan Pemerintah tidak boleh defisitnya lebih dari 3%,” papar Mulyani.
“Pemerintah tidak boleh debt to GDP rationya lebih 60% tetapi pemerintah harus hadir di mana-mana, harus hadir di setiap issue, harus melakukan banyak intervensi. That is exactly what you called it macroeconomic challenge buat kita,” kata Mulyani. [ipe]
- Fajar Nurzaman - Blog Sang Pembelajar -
- http://fajarnurzaman.net/science-technology/sri-mulyani-ternyata-masih-galaukan-ekonomi-ri/
0 komentar:
Post a Comment